Jabatan dalam ASN dan Sekilas mengenai Sistem Merit

BKPPD Kotabaru – Seiring perkembangan zaman, pemerintah terus melakukan perbaikan-perbaikan yang berdampak pada adanya peraturan-peraturan baru. Peraturan baru bisa dibentuk diberbagai aspek, termasuk dalam hal kepegawaian. UU ASN Nomor 5 Tahun 2014, sebagai bentuk perubahan dalam jabatan kepegawaian, menjelaskan bahwa dalam ASN secara umum terdapat 3 (tiga) jabatan yaitu Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Administrasi terdiri dari Administrator, Pengawas dan Pelaksana. Jabatan Fungsional terdiri dari Fungsional Keahlian dan Keterampilan. Sedangkan Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Madya dan Pratama. Dalam hal pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, proses pengisiannya dilakukan secara terbuka, kompetitif, transparan dan akuntabel. Saat Undang-Undang ini diberlakukan, maka dilakukan penyetaraan untuk jabatan berikut:

Jabatan Eselon I.a Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian

Jabatan Pimpinan Tinggi Utama

Jabatan Eselon I.a dan I.b

Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

Jabatan Eselon II

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Jabatan Eselon III

Administrator

Jabatan Eselon IV

Pengawas

Jabatan Eselon V dan Fungsional Umum

Pelaksana

UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya pada Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, Lembaga non Struktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan pada tingkat nasional. Sedangkan untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan pada tingkat nasional atau antarkabupaten/ kota dalam 1 (satu) provinsi.

Adapun cara untuk melakukan pengisian jabatan yang lowong ini didasarkan pada sistem merit, yaitu pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka yang didasarkan pada kebijakan dan manajemen ASN yang dilakukan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Demi terselenggaranya seleksi calon pejabat pimpinan tinggi utama, madya dan pratama yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, maka Pemerintah telah mengatur mengenai Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014.

Secara umum tata cara seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi antara lain tahap persiapan yang meliputi pembentukan Panitia Seleksi, kemudian dilakukan penyusunan dan penetapan standar kompetensi jabatan yang lowong. Setelah itu, masuk pada tahap pelaksanaan, yang terdiri dari pengumuman lowongan jabatan, dilanjutkan dengan seleksi administrasi, seleksi kompetensi (kompetensi manajerial dan kompetensi bidang), wawancara akhir, penelusuran (rekam jejak) calon, dan penyampaian hasil seleksi. Peserta yang telah dinyatakan lulus wajib menyerahkan Hasil Uji Kesehatan dan Psikologi. Tahap terakhir adalah tahap monitoring dan evaluasi, dalam hal ini kandidat yang sudah dipilih dan ditetapkan (dilantik) harus diberikan orientasi tugas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat yang berwenang selama 1 (satu) bulan. Laporan pelaksanaan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi ini kemudian akan disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah secara terbuka kepada KASN. Apabila di lingkungan internal instansi tidak terdapat SDM yang memenuhi syarat sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, instansi dapat pula menyelenggarakan promosi jabatan secara terbuka bagi Jabatan Administrator, Pengawas atau jabatan strategis lainnya sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing.

Pengisian jabatan dengan cara sistem merit inilah yang saat ini dicoba untuk diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru, yaitu dengan dilaksanakannya Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan (Eselon II.a). Hal ini adalah pertama kalinya dilaksanakan di Kabupaten Kotabaru dan masih dibuka pendaftarannya hingga tanggal 01 Maret 2017 pukul 15.59 WITA dan berkas lamaran dapat diserahkan kepada Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kotabaru, yang beralamat di Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotabaru, Jalan Sisingamangaraja No. 1 Telp (0518) 21002.

Pengumuman Seleksi Terbuka JPT Pratam Sekretaris Daerah

BKPPD Kabupaten Kotabaru © 2017