Indeks Profesionalitas ASN, Upaya Mewujudkan ASN yang Kompeten

BKPPD Kotabaru – Aparatur Sipil Negera yang lebih sering disebut sebagai ASN adalah unsur penting dalam pemerintahan. Hal ini dikarenakan ASN inilah yang akan memberikan kontribusi besar dalam menjalankan roda pemerintahan. Kualitas ASN sangat menentukan hasil pelayanan yang akan diberikan pemerintahan kepada masyarakat.

Pelayanan yang optimal dapat dicapai ketika ASN tersebut mempunyai kompetensi yang memadai. Disinilah pentingnya untuk menyiapkan ASN dengan SDM terbaik guna mencapai tujuan tersebut. Pada kenyataannya ditemukan beberapa permasalahan terkait SDM ASN yaitu masih rendahnya kompetensi dan belum sesuainya kebutuhan/ penempatan dalam jabatan, kinerja/ produktivitas yang belum optimal, integritas PNS yang masih rendah, serta sistem remunerasi yang belum layak dan berbasis kinerja.

Berdasarkan fakta tersebut, maka pemerintah menginginkan agar adanya pengelolaan PNS yang efektif dan efisien, salah satunya dengan menciptakan pengelolaaan PNS yang berbasis merit. Dengan adanya reformasi birokrasi maka diharapkan akan mampu diciptakan tata pemerintahan yang efektif dan efisien.

Guna mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah perlu melakukan pengukuran yang sistematis dan memiliki indikator yang jelas dan terukur. Indikator adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan perubahan dalam situasi, atau kemajuan dalam, atau hasil, kegiatan, proyek, atau program.

Dengan memiliki indikator yang jelas dan terukur, organisasi dapat mengukur seberapa baik kemampuan organisasinya. Selanjutnya, organisasi dapat merencanakan perbaikan dan mengukur kemajuan perbaikannnya melalui pengukuran kinerja. Pengukuran indikator dilakukan dalam sebuah kegiatan yang disebut evaluasi.

Evaluasi dapat menjadi sumber informasi bagi organisasi maupun individu dalam rangka mengembangkan kinerja. Indikator adalah syarat mutlak dalam pelaksanaan evaluasi. Evaluasi tidak dapat berlangsung sempurna apabila tidak dilengkapi indikator yang konsisten dengan data yang tepercaya. Evaluasi berfungsi untuk perbaikan, artinya evaluasi harus memberi umpan balik untuk perbaikan.

Diharapkan hasil pengukuran ini dapat menjadi dasar bagi pemangku kebijakan untuk menyusun rencana perubahan dan intervensi di bidang kepegawaian. Hasil pengukuran ini akan didapat dengan cara menghitung gaps yaitu kesenjangan antara kualifikasi dengan kompetensi yang dimiliki oleh pemangku jabatan.

Dari gaps inilah kemudian akan diperoleh Indeks Profesionalitas ASN. Data-data ini berasal dari sumber yang tervalidasi, seperti Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (BKN), Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS), Pemetaan PNS, Daftar gaji dan tunjangan PNS, Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Data Hukuman Pegawai.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN ini adalah sebagian usaha guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, yang ditandai dengan meningkatnya integritas birokrasi, meningkatnya kapasitas dan independensi pengawasan, meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah, dan meningkatnya transparansi proses pengadaan barang/jasa.

Selain itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, yang ditandai dengan terwujudnya kelembagaan birokrasi tepat fungsi dan tepat ukuran, terwujudnya tata kelola yang sederhana dan berbasis TIK, terwujudnya implementasi manajemen ASN berbasis merit, meningkatnya kualitas kebijakan dan kepemimpinan dalam birokrasi, meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi, dan meningkatnya kualitas implementasi Reformasi Birokrasi Nasional (RBN), serta untuk mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik, yang ditandai dengan makin efektifnya penguatan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik serta meningkatnya kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik.

BKPPD Kabupaten Kotabaru © 2017