Tindak Lanjut Sidak 3 Juli 2017

BKPPD Kotabaru – Pasca libur panjang, tanggal 3 Juli 2017 adalah hari pertama para PNS dan Tenaga Non PNS masuk kembali untuk beraktivitas sebagai pelayan masyarakat, sekaligus diadakannya inspeksi mendadak (sidak) untuk pegawai lingkup Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Sebelum diadakan sidak, diberikan pengarahan terlebih dahulu untuk tim sidak. Tim sidak yang terdiri dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kotabaru serta didampingi Satpol PP pun siap melakukan penyidakan ke 35 SKPD. Selain ke SKPD, diadakan pula penyidakan ke Kecamatan.

Proses penyidakan dilakukan dengan memeriksa daftar hadir apel Senin dan daftar hadir masuk kerja di hari itu, kemudian dilakukan konfirmasi untuk pegawai yang tidak mengisi daftar hadir. Jika ketidakhadiran tersebut dikarenakan cuti, maka dilampirkan cuti yang bersangkutan. Namun, jika izin maupun tanpa keterangan maka ini menjadi catatan khusus yang akan menjadi bahan dalam rapat tindak lanjut sidak. Sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/21/M.KT.02/2017 tanggal 30 Mei 2017 perihal Himbauan untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan Sebelum dan Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H dan Edaran Bupati Kotabaru tanggal 6 Juni 2017 tentang Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 H Tahun 2017, sudah ditegaskan bahwa pegawai diharapkan tidak mengambil cuti tahunan sebelum dan sesudah Idul Fitri 1438 H. Jika cuti tahunan saja dihimbau untuk tidak diberikan, maka izin apalagi tanpa keterangan menjadi catatan tersendiri untuk PNS maupun TNP yang melakukannya.

Sidak sebagai upaya penegakan disiplin untuk pegawai akan ditindaklanjuti hasilnya. Hal ini dikarenakan salah satu indikator kedisiplinan pegawai tergambar dari ketaatan terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Berdasarkan hasil sidak 3 Juli 2017 diperoleh data persentase kehadiran yang cukup banyak yaitu 86,16% PNS dan 79,65% Tenaga Non PNS. Sebagai tindak lanjut, pegawai yang tidak ada didaftar hadir akan dilakukan pembinaan serta diminta kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Atasan Langsung secara berjenjang melakukan langkah pembinaan disiplin dan meningkatkan pengawasan melekat bagi seluruh PNS dan Tenaga Non PNS di lingkungan kerja masing-masing.

Dalam hal ini, jika terjadi pelanggaran disiplin atas Pegawai Negeri Sipil, dapat diberikan perlakuan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Berikut beberapa dokumentasi saat sidak berlangsung:

Sidak di Puskesmas Sengayam

Sidak di Dinas Kesehatan

Sidak di Kecamatan Kelumpang Hilir

Sidak Kecamatan Pamukan Barat

Sidak di Puskesmas Bungkukan

Sidak di Kecamatan Kelumpang Hulu

BKPPD Kabupaten Kotabaru © 2017