Pembinaan Pegawai dari BKPPD Kotabaru sebagai Tindak Lanjut Sidak 3 Juli 2017

BKPPD Kotabaru – Inspeksi Mendadak (Sidak) ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kotabaru dengan melakukan pemanggilan pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Non PNS (TNP) yang tidak mengisi daftar hadir pada Senin, 3 Juli 2017. Pemanggilan ini berlangsung dalam 5 tahap selama 2 hari, yaitu Senin, 24 Juli 2017, sebanyak 2 sesi yaitu pukul 10.00 WITA dan 13.30 WITA. Sedangkan pada Selasa, 25 Juli 2017, sebanyak 3 sesi yaitu pukul 09.00 WITA, 13.30 WITA dan pukul 15.00 WITA.

Acara dibuka oleh Plt. Kepala BKPPD Kotabaru, Bapak Pak Zaenal Arifin, S.STP., M.Si, beliau menyampaikan mengenai penegakan disiplin,dan mengingatkan kembali bahwa sebagai PNS maupun TNP tentu mempunyai hak dan kewajiban, jika kita menerima gaji sebagai hak, maka sudah seharusnya kita menunaikan kewajiban dalam bekerja. Selanjutnya disampaikan materi terkait kedisiplinan pegawai dan hubungannya dengan sidak yang dilakukan pada 3 Juli 2017. Materi disampaikan Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPPD Kotabaru (Baderuddin, SKM, DAP.E., MAP) dan Kepala Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur I BKPPD Kotabaru (Puji Hastuti, SH).

Pemanggilan bertujuan untuk melakukan pembinaan agar hal yang serupa tidak terulang kembali dikemudian hari. Inti pemanggilan adalah pembinaan berupa penyampaian informasi berkenaan peraturan di bidang kepegawaian, khususnya mengenai kedisplinan dan peraturan mengenai kode etik. Selain itu, disampaikan pula mengenai tahap-tahap yang akan ditempuh jika seorang pegawai melakukan pelanggaran.

Hal mendasar yang perlu ditekankan diawal agar dapat terbentuk kedisiplinan adalah menanamkan budaya malu, malu jika melakukan hal yang menyalahi aturan. Selain itu, dalam penyampaian materi, para pegawai dimotivasi kembali agar lebih semangat dalam bekerja, serta lebih disiplin dan tertib administrasi. Tertib administrasi ini merupakan hal yang sangat penting karena kedepannya akan diterapkannya presensi kehadiran secara elektronik.

Berikut ini beberapa poin penting dari materi pada pembinaan hasil sidak:

No

Aspek

PNS

TNP

1.

Hal yang Harus Dilaksanakan

  1. Sesuai uraian tugas ;

  2. Membuat dan melaksanakan SKP ;

  3. Taat kepada atasan, yang tidak bertentangan dengan aturan/ norma ;

  4. Mengisi daftar hadir ;

  5. Menaati Jam Kerja;

  6. Melaksanakan Kode Etik.

  1. Sesuai uraian tugas ;

  2. Taat kepada atasan, yang tidak bertentangan dengan aturan/ norma ;

  3. Melaporkan hasil pekerjaan yang dilaksanakan ;

  4. Berperilaku sopan dan jujur;

  5. Menghindari perbuatan tercela/ menjaga martabat ;

  6. Tidak menjadi provokator negatif ;

  7. Tidak membuat komentar atau pendapat pribadi yang berlawanan dengan kebijakan Pemerintah Daerah melalui media cetak, elektronik maupun dunia maya ;

  8. Menggunakan pakaian sesuai aturan ;

  9. Mengisi daftar hadir ;

  10. Menaati Jam Kerja.

2.

Jam Kerja

5 hari kerja

Senin s/d Kamis

masuk pukul 08.00 s/d 16.30 WITA

Istirahat pukul 12.00 s/d 13.00 WITA

Jum’at :

Masuk pukul 08.00 s/d 17.00 WITA

Istirahat pukul 12.00 – 13.30 WITA

6 hari kerja

Senin s/d Kamis

Masuk pukul 08.00 s/d 15.30 WITA

Istirahat pukul 12.00 s/d 13.00 WITA

Jum’at :

Masuk pukul 08.00 s/d 15.00 WITA

Istirahat pukul 12.00 – 13.30 WITA

Sabtu :

Masuk pukul 08.00 s/d 15.00 WITA

Istirahat pukul 12.00 s/d 13.00 WITA

5 hari kerja

Senin s/d Kamis

masuk pukul 08.00 s/d 16.30 WITA

Istirahat pukul 12.00 s/d 13.00 WITA

Jum’at :

Masuk pukul 08.00 s/d 17.00 WITA

Istirahat pukul 12.00 – 13.30 WITA

6 hari kerja

Senin s/d Kamis

Masuk pukul 08.00 s/d 15.30 WITA

Istirahat pukul 12.00 s/d 13.00 WITA

Jum’at :

Masuk pukul 08.00 s/d 15.00 WITA

Istirahat pukul 12.00 – 13.30 WITA

Sabtu :

Masuk pukul 08.00 s/d 15.00 WITA

Istirahat pukul 12.00 s/d 13.00 WITA

3.

Hukuman Jika Melakukan Pelanggaran

Hukuman PP 53, Bab II (K17-L15), Pasal 3 (K) ayat 11 isinya/ berbunyi

  1. 1-5 hari, teguran lisan

  2. 6-10 hari, teguran tertulis

  3. 11-15 hari, pernyataan tidak puas

  4. 16-20 hari, penundaan gajih berkala selama 1 tahun

  5. 21-25 hari, penundaan kenaikan pangkat 1 tahun

  6. 26-30 hari, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun

  7. 31-35 hari, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun

  8. 36-40 hari, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.

  9. 41-45 hari, pembebasan dari jabatan

  10. 46-50 hari, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri/pemberhentian tdk dengan hormat.

Keterangan:

Perhitungan hari tidak masuk kerja bersifat komulatif dalam 1 tahun, tidak mengharuskan bersifat terus menerus. Apabila atasan tidak memberikan sanksi, maka atasannya tersebut mendapatkan sanksi dari atasan yg lebih tinggi sama dengan apa yang seharusnya diterima oleh bawahannya.

Dua macam pemberhentian (SK Bup.800/28/BKD/2013) :

  1. Dengan hormat

  2. Dengan tidak hormat

Pemberhentian dengan hormat :

  1. Mencapai usia 60 tahun ;

  2. Mengajukan pengunduran diri ;

  3. Ikut serta/berperan aktif dalam kegiatan partai politik baik langsung/tak langsung ;

  4. Diangkat Sebagai Kepala Desa ;

  5. Tidak Cakap jasmani maupun rohani ;

  6. Meninggal dunia

Pemberhentian dengan TIDAK hormat :

  1. Melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara ;

  2. Terbukti mengkonsumsi/menggunakan narkotika ;

  3. Melakukan tindak indisipliner selama 46 hari kerja (komulatif) ;

  4. Melakukan tindakan asusila/amoral ;

BKPPD Kabupaten Kotabaru © 2017