Penggalakan Stop Pungli BKPPD Kotabaru

BKPPD Kotabaru – Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Kotabaru sebagai instansi yang menangani urusan kepegawaian berusaha agar memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Selain itu, ditekankan kembali bahwa untuk pemberian layanan kepegawaian tidak dikenakan biaya administrasi ataupun pungutan liar karena layanan kepegawaian memang merupakan hak pegawai dan sudah menjadi kewajiban BKPPD Kotabaru untuk memberikan layanan kepegawaian tersebut. Mengenai tindak pidana suap telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang menjelaskan bahwa:

  1. Pemberi Suap dikenakan hukuman 5 Tahun, denda Rp 15.000.000,- sesuai pasal 2 yaitu:

Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

  1. Penerima Suap dikenakan hukuman 3 Tahun, denda Rp 15.000.000,- sesuai pasal 3 yaitu:

Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

Selain itu, dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SATGAS SABER PUNGLI) yang menjelaskan bahwa praktik pungkutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efesien, dan mampu menimbulkan efek jera. Oleh karena itu, BKPPD sebagai salah satu SKPD yang rentan sekali terlibat dalam kegiatan pungli berusaha mengantisipasi hal tersebut dengan memberikan peringatan-peringatan seperti di banner yang menjelaskan bahwa Layanan Kepegawaian di BKPPD adalah Gratis dan dijelaskan pula BKPPD Kotabaru mengucapkan Terimakasih kepada Pegawai yang Berurusan karena telah membantu menjaga integritas BKPPD Kabupaten Kotabaru dengan tidak memberikan uang, hadiah atau sesuatu dalam bentuk apapun kepada pegawai atau pejabat BKPPD Kabupaten Kotabaru. Kali ini BKPPD kembali menegaskan tentang Peringatan Pungli melalui Pin yang dipakai oleh seluruh Karyawan/karyawati BKPPD Kotabaru.Pin tersebut bertuliskan “STOP PUNGLI – Terima Kasih Anda Tidak Memberi – Kami Tidak Meminta & Tidak Menerima.” Penyematan pin ini secara resmi dilakukan mulai Kamis, 5 Oktober 2017 dan berikut ini adalah penyematan pin secara simbolis oleh Plt. Kepala BKPPD Kotabaru, Bapak Zaenal Arifin, S.STP., M.Si kepada salah satu pegawai BKPPD Kotabaru, yaitu Bapak Raswan, S.ST.

Penyematan tanda PIN Stop Pungli

BKPPD Kabupaten Kotabaru © 2017