Inpassing Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/ Jasa

BKPPD Kotabaru – Tahun 2018 merupakan tahun dibukanya inpassing untuk jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/ Inpassing. Dalam hal ini, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa pun mengadaan Inpassing untuk jabatan fungsional ini.

LKPP kemudian menerbitkan Perka LKPP Nomor 3 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/ Inpassing Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penyesuaian/ Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Sistem Informasi uji Kompetensi Penyesuaian/ Inpassing.

Berdasarkan hal tersebut, maka setiap peserta yang akan mengikuti Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa haruslah memiliki sertifikat lulus Uji Kompetensi Penyesuaian/ Inpassing. Namun, jika ternyata peserta belum lulus, maka dapat mengikuti Uji Kompetensi kembali berdasarkan usulan permohonan fasilitasi Uji Kompetensi Penyesuaian/ Inpassing ulang oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Adapun Metode Uji Kompetensi yang akan diikuti oleh peserta ada 2 (dua) yaitu Verifikasi Portofolio dan Tes Tertulis. Jika peserta telah lulus dalam verifikasi portofolio, maka tidak perlu mengikuti tes tertulis dan begitupula sebaliknya.

Setiap jenjang dalam jabatan Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa mempunyai Skema Kompetensinya masing-masing sebagai berikut:

  1. Jenjang Pertama (9 Unit Kompetensi)

Meliputi Mengkaji Ulang Paket PBJ, Memilih Penyedia Barang/ Jasa, Menyusun Rancangan Kontrak PBJ, Menyusun Dokumen PBJ, Melakukan Kualifikasi Penyedia Barang/ Jasa, Menyampaikan Penjelasan Dokumen PBJ, Mengevaluasi Dokumen Penawaran, Mengelola Sanggahan dan Melakukan Negosiasi.

  1. Jenjang Muda (8 Unit Kompetensi)

Meliputi Menyusun Spesifikasi Teknis, Menyusun Harga Perkiraan, Melakukan Evaluasi Kinerja Penyedia Barang/ Jasa, Melakukan Finalisasi Dokumen Kontrak PBJ, Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak PBJ, Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak PBJ, Melakukan Penerimaan Hasil PBJ, dan Mengelola Resiko.

  1. Jenjang Madya (6 Unit Kompetensi)

Meliputi Menelaah Lingkungan PBJ, Melakukan Penyelarasan Kebijakan PBJ, Merumuskan Organisasi PBJ, Menyusun Kebutuhan dan Anggaran PBJ, Membentuk Tim Pengelolaan Kontrak PBJ dan Mengelola Kinerja.

Dalam Uji Kompetensi dengan Metode Portofolio, yang dinilai adalah kesesuaian bukti portofolio terhadap unit kompetensi yang berupa Surat Keputusan/ Surat Tugas/ Surat Rekomendasi/ Surat Pelatihan dengan dokumen hasil kerja. Adapun untuk jumlah minimal Unit Kompetensi dari Skema Kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta yaitu:

  1. Jenjang Pertama : Minimal 6 dari 9 unit kompetensi skema pertama

  2. Jenjang Muda : Minimal 11 dari 17 unit kompetensi skema pertama dan muda

  3. Jenjang Madya : Minimal 14 dari 23 unit kompetensi skema Pertama, Muda, dan Madya.

Sedangkan Tes Tertulis merupakan ujian berbasis komputer dengan jumlah soal sebanyak 75 soal dengan waktu 2,5 jam.

Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 800/197/BKPPD tanggal 23 Maret 2018 tentang Inpassing Jabatan Fungsional Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa, dengan ini membuka kesempatan bagi PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang berminat untuk mengikuti Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa agar dapat mengajukan usulan sesuai yang dipersyaratkan paling lambat 30 April 2018. Surat Penawaran dapat dilihat pada link berikut —>>> Surat Inpassing Pejabat Pengadaan Barang-Jasa

BKPPD Kabupaten Kotabaru © 2017