Inpassing Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan

BKPPD Kotabaru – Kementerian Ketenagakerjaan yang merupakan Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan kali ini membuka peluang bagi Pegawai yang ingin melakukan inpassing ke jabatan di bidang ketenagakerjaan tersebut. Hal ini tertuang dalam Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan. Adapun Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan terdiri atas 5 (lima) Jabatan Fungsional, antara lain Instruktur (Tingkat Terampil dan Ahli), Mediator Hubungan Industrial (Tingkat Ahli), Pengawas Ketenagakerjaan (Tingkat Ahli), Pengantar Kerja (Tingkat Ahli), dan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja/ Penguji K3 (Tingkat Ahli).

PNS yang dapat mengikuti penyesuaian/ inpassing Jabatan Fungsional di Bidang Ketenagakerjaan, sebagai berikut:

    1. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang ketenagakerjaan dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional bidang ketenagakerjaan yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang;

    2. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Ketenagakerjaan dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;

    3. Pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional bidang ketenagakerjaan yang akan didudukinya; dan

    4. PNS yang dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional bidang ketenagakerjaan, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Selain itu, ada persyaratan khusus yang harus dimiliki oleh Pemangku Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan, antara lain:

  1. PNS yang akan diangkat melalui penyesuaian/ inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Instruktur harus memiliki pengalaman mengajar dan/ atau melatih sesuai dengan bidangnya paling sedikit 2 (dua) tahun;

  2. PNS yang akan diangkat melalui Penyesuaian/ inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial harus memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang hubungan industrial paling sedikit 2 (dua) tahun;

  3. PNS yang telah diangkat melalui Penyesuaian/ inpassing ke dalam Jabatan Fungsional pengawas ketenagakerjaan dan belum mengikuti Diklat Dasar Pengawas Ketenagakerjaan wajib mengikuti Diklat Dasar Pengawas Ketenagakerjaan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak diangkat sebagai Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;

  4. PNS yang akan diangkat melalui Penyesuaian/ inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja harus memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja paling sedikit 2 (dua) tahun;

  5. PNS yang akan diangkat melalui Penyesuaian/ inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang keselamatan dan kesehatan kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.

Pegawai yang berminat mengikuti inpassing dapat melengkapi berkas sesuai dengan yang disebutkan dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 800/241/BKPPD tanggal 16 April 2018 dan segera mengajukan usulan sesuai yang dipersyaratkan ditujukan kepada Bupati Kotabaru cq. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kotabaru paling lambat 31 Mei 2018. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti uji kompetensi portofolio yang dilaksanakan dengan penilaian portofolio oleh tim seleksi yang dibentuk Unit Pembina Teknis Jabatan Fungsional. Selangkapnya surat penawaran dapat anda unduh/download pada link dibawah ini :

 Surat Inpassing Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan

BKPPD Kabupaten Kotabaru © 2017